Bali, infoglobalinfonesia.com //Kelangkaan BBM yang berlarut-larut di Bali dan sejumlah daerah mulai memunculkan spekulasi serius di tengah masyarakat. Pertanyaan yang semakin keras terdengar adalah: apakah kelangkaan ini murni persoalan teknis dan distribusi, atau ada kebijakan tertentu yang sengaja membiarkan rakyat berada dalam kesulitan?
Pengamat Kebijakan Publik Nyoman Mudita SH yng juga Advokad menyatakan , dugaan tersebut tentu harus dibuktikan. Namun, ketika antrean kendaraan semakin panjang, masyarakat harus menunggu berjam-jam bahkan sejak tengah malam, sementara aktivitas ekonomi ikut terganggu, maka pemerintah tidak cukup hanya memberikan penjelasan normatif.
Spekulasi lain yang muncul adalah kemungkinan adanya agenda percepatan peralihan kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik. Jika benar ada kebijakan semacam itu, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan secara terbuka. Jangan sampai kebijakan besar terhadap transportasi nasional justru dirasakan rakyat dalam bentuk kelangkaan BBM, antrean panjang, biaya transportasi meningkat, dan tekanan ekonomi yang semakin berat.
Yang menjadi persoalan, menurut Mudita pemerintah daerah seolah menjadi pihak yang paling banyak menerima keluhan masyarakat, padahal kewenangan utama mengenai pengadaan, kuota, pasokan dan distribusi BBM berada pada level yang lebih tinggi. Akibatnya, daerah menjadi “bulan-bulanan” kemarahan rakyat, sementara akar persoalan belum mendapatkan jawaban yang transparan.
Lebih jauh Nyoman Mudita SH, yang juga seorang Spiritual ,Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya terhadap pengendara. Petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, sopir angkutan dan masyarakat kecil adalah kelompok yang paling cepat merasakan pukulannya. Harga transportasi dapat meningkat, distribusi barang terganggu, dan biaya kebutuhan sehari-hari berpotensi ikut terdorong.
Lebih jauh lagi, kelangkaan yang berkepanjangan dapat menciptakan ruang bagi penimbunan, penjualan BBM secara ilegal dengan harga tinggi, praktik spekulatif, hingga tindak kriminal yang dipicu tekanan ekonomi. Jika benar ditemukan praktik tersebut, aparat harus bertindak tegas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Bali juga memiliki citra sebagai daerah pariwisata dunia yang dibangun dengan kekuatan adat, budaya dan keramahan masyarakatnya. Jangan sampai persoalan BBM yang tidak segera diselesaikan justru merusak kenyamanan masyarakat dan citra Bali di mata wisatawan maupun dunia internasional.
Karena itu, menurutnya pemerintah pusat perlu memberikan penjelasan yang terbuka, data yang jelas, dan solusi yang nyata. Rakyat tidak membutuhkan sekadar janji bahwa situasi akan segera normal.
Sebab jika sebuah kebutuhan dasar dibiarkan langka terlalu lama sementara rakyat terus menjadi korban, maka pertanyaan publik akan semakin keras:
Ini benar-benar kegagalan sistem, kesalahan tata kelola, atau ada kebijakan tertentu yang sengaja sedang dijalankan?
Jika memang tidak ada kesengajaan, buktikan dengan transparansi.
Jika ada pelanggaran, usut dan tindak.
Dan jika ada kebijakan besar yang menyangkut masa depan energi rakyat, jangan jalankan secara diam-diam dengan menjadikan rakyat sebagai korban, ungkpnya.
Rakyat berhak mendapatkan BBM, kepastian, dan perlindungan—bukan ketidakpastian yang berkepanjangan. ( Roy).
Red : IGI COM
