Jakarta, indoglobalindonesia.com //-Partai Perindo terus mematangkan konsolidasi organisasi dan penguatan kelembagaan sebagai langkah strategis menghadapi tahapan verifikasi partai politik dan persiapan Pemilu mendatang.
Dalam Rapat Konsulidasi melalui Zoom Meeting dengan Seluruh Jajaran Pengurus DPW dan DPD seluruh Indonesia hari ini Kamis,4 Juni 2026, Fokus utama membahas memperkuat struktur partai mulai dari DPP, DPW, DPD hingga DPRT agar seluruh perangkat organisasi berjalan efektif dan siap menghadapi berbagai tahapan politik ke depan.
Selain penguatan struktur, seluruh jajaran partai diminta segera mempersiapkan berbagai persyaratan administratif, termasuk legalitas kantor, rekening partai, dokumen kepengurusan, surat keterangan domisili, serta kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi syarat dalam verifikasi partai politik.
Dalam rapat koordinasi nasional, Sekjen DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam arahannya mengingatkan bahwa pada bulan Juli mendatang KPU akan mulai membuka aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Karena itu seluruh jajaran partai diminta segera melakukan penginputan dan pembaruan data keanggotaan secara akurat dan lengkap.
Bagi daerah yang telah menyelesaikan proses konsolidasi dan kelengkapan administrasi, diminta segera bergerak hingga tingkat DPC dan ranting. Seluruh mekanisme kepartaian harus berjalan secara terkoordinasi, satu komando, tegak lurus terhadap keputusan partai serta mengedepankan disiplin organisasi.
“Partai Perindo dibangun sebagai partai modern. Karena itu seluruh kader harus bergerak secara terukur, tertib administrasi, serta mengedepankan komunikasi dan koordinasi yang baik di setiap tingkatan organisasi,” tegas Rizky.
Khusus DPW dan DPD yang memiliki anggota legislatif, diharapkan mampu membangun koordinasi yang semakin baik sehingga setiap kegiatan politik memberikan dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan elektabilitas partai. Tidak boleh ada konflik antara anggota legislatif dengan partai karena seluruh kader memiliki tanggung jawab yang sama dalam membesarkan Partai Perindo.
Partai juga terus mengoptimalkan peran tujuh organisasi sayap partai sebagai ujung tombak penguatan basis masyarakat. Sebagai partai yang berpihak kepada rakyat, Perindo akan terus memperjuangkan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di bidang elektoral, seluruh daerah diminta mulai melakukan pemetaan kekuatan politik, menyusun target perolehan suara serta target kursi legislatif secara realistis dan terukur. Perhitungan target harus berbasis data dan analisis sehingga dapat menjadi pedoman dalam menyusun strategi pemenangan Pemilu.
Pengurus juga menekankan pentingnya meningkatkan komunikasi, koordinasi, loyalitas kader, serta membangun hubungan yang efektif dengan KPU di setiap daerah guna memastikan seluruh tahapan administrasi dan verifikasi berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Perindo, Angkie Yudistia, mengingatkan seluruh jajaran partai untuk memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif.
Perindo berkomitmen memenuhi ketentuan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan, keanggotaan, bakal calon legislatif, maupun berbagai laporan administrasi partai.
Strategi pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan harus mulai disusun sejak dini agar menjadi kekuatan politik yang nyata dan berkelanjutan.
Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Perindo, Amy Kamilia, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan kepemimpinan yang inklusif dan representatif dalam pembangunan bangsa.
Dengan penguatan struktur, keanggotaan, sayap partai, keterwakilan perempuan, serta kesiapan menghadapi verifikasi KPU, Partai Perindo optimistis dapat membangun organisasi yang semakin solid, modern, dan mampu meraih hasil maksimal pada Pemilu mendatang.( Roy)
Red: IGI COM
