Buleleng Gerokgak,infoglobalindonesia.com//– Belum tuntas perhatian masyarakat terhadap persoalan bangkrutnya BUMDes Amertha Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, kini muncul sorotan baru terhadap keberadaan BUMDes Artha Mandiri yang dibentuk sebagai pengganti BUMDes sebelumnya.
Dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar di Desa Patas pada Rabu (24/6/2026), terungkap bahwa dana program ketahanan pangan senilai lebih dari Rp200 juta yang telah masuk ke kas BUMDes Artha Mandiri hingga kini belum terealisasi dan masih mengendap.
Fakta tersebut disampaikan Pendamping Desa, Putu Wibawa Putrawan.
Menurutnya, setelah perubahan nama dan pembentukan BUMDes Artha Mandiri, dana program ketahanan pangan telah disalurkan ke rekening BUMDes. Namun hingga saat ini belum ada realisasi program yang dijalankan.
“Kami mendorong pengelola BUMDes segera menyusun dan menetapkan program kerja tematik yang jelas agar dana tersebut bisa segera direalisasikan.
Jangan sampai dana program ketahanan pangan ini terlalu lama mengendap di kas BUMDes,” tegas Putu Wibawa Putrawan dalam Musdes tersebut.
Ia mengingatkan, apabila dalam proses pengawasan ditemukan dana yang belum direalisasikan sesuai peruntukannya, bukan tidak mungkin dana tersebut akan menjadi perhatian pemerintah dan berpotensi ditarik kembali.
Menurutnya, program yang dibiayai harus benar-benar berkaitan dengan ketahanan pangan, seperti sektor pertanian, peternakan maupun perikanan yang sesuai dengan potensi desa.
“Jangan digunakan untuk kegiatan lain yang tidak sesuai. Program harus jelas dan diputuskan melalui musyawarah desa agar memiliki dasar yang kuat dan tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Patas, Nursalim, menjelaskan bahwa BUMDes Artha Mandiri sebenarnya telah menyusun proposal program tematik. Namun masih terdapat beberapa item yang perlu disesuaikan sebelum dapat direalisasikan.
“Kami berharap pengelola segera mencermati kembali program yang telah disusun dan melakukan penyempurnaan agar dana tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Camat Gerokgak, I Gede Arya Rimbawa Giri, S.IP., M.A.P., yang turut hadir dalam Musdes menekankan bahwa pengelolaan BUMDes memiliki karakteristik khusus karena berada di antara fungsi pemerintahan dan usaha.
“BUMDes bisa dikatakan dikelola secara semi pemerintah dan semi swasta. Disebut demikian karena sumber dananya berasal dari negara sehingga harus dikelola secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Giri juga mengingatkan agar pengalaman yang terjadi pada BUMDes sebelumnya dapat dijadikan pelajaran penting bagi pengelola BUMDes Artha Mandiri.
“Jadikan persoalan yang pernah terjadi sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran. Jangan sampai kasus yang kemarin terulang kembali. Sekarang fokuslah pada program yang benar-benar bisa dijalankan, khususnya program ketahanan pangan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat Desa Patas,” tegasnya.
Musyawarah Desa tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Desa Patas dan pengelola BUMDes Artha Mandiri untuk segera mengambil langkah konkret.
Masyarakat pun berharap dana ketahanan pangan yang telah tersedia tidak hanya tersimpan di rekening BUMDes, tetapi segera diwujudkan dalam program nyata yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga serta mendukung ketahanan pangan desa secara berkelanjutan. ( Suaspada/Roy)
Red: IGI COM
