BADUNG,infoglobalindonesia.com //— Suara gong menggema di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Sabtu (24/10/2026). Bukan sekadar menandai dimulainya sebuah kegiatan organisasi, dentangan gong itu menjadi penanda dimulainya Lokasabha XI Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Badung—sebuah momentum penting untuk melihat kembali perjalanan organisasi sekaligus menatap masa depan pelayanan keumatan.
Lokasabha XI PHDI Badung secara resmi dibuka oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, didampingi Wakil Bupati Badung yang juga Ketua FKUB Badung Bagus Alit Sucipta.
Mengusung tema “Meningkatkan Profesionalisme Pengurus Parisada demi Dharma Agama dan Dharma Negara”, Lokasabha menjadi forum tertinggi organisasi untuk mengevaluasi program kerja lima tahun terakhir, menyusun arah kebijakan keumatan, sekaligus memilih kepengurusan PHDI Kabupaten Badung masa bhakti 2026–2031.
Namun bagi Bupati Adi Arnawa, Lokasabha tidak boleh berhenti sebatas agenda pergantian kepengurusan.
Lebih jauh, momentum ini harus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, solidaritas dan kesamaan pandangan umat Hindu dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“PHDI memiliki peran strategis sebagai perekat persatuan umat. Karena itu, kita harus membangun kesamaan pola pikir agar umat tetap solid,” tegas Adi Arnawa.
Menurutnya, PHDI sebagai lembaga keumatan harus mampu membaca dinamika masyarakat dengan lebih peka dan responsif. Ketika muncul persoalan yang menyangkut umat, Parisada diharapkan tidak hanya hadir memberikan pandangan keagamaan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi.
“Ketika ada persoalan yang menyangkut umat, PHDI harus hadir dan tanggap. Berikan pemahaman serta masukan yang benar sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap persoalan di tengah masyarakat disikapi secara bijaksana dan tidak diskriminatif. Sebab, menurutnya, tindakan yang tidak tepat justru dapat memunculkan persoalan baru dan mengganggu kerukunan serta keharmonisan masyarakat.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah perubahan zaman dan semakin kompleksnya persoalan sosial keumatan. PHDI dituntut tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang terbuka, menyejukkan dan solutif.
TIGA AGENDA BESAR
Lokasabha XI PHDI Badung setidaknya membawa tiga agenda besar.
Pertama, evaluasi program kerja, untuk melihat capaian sekaligus efektivitas pelayanan keumatan selama lima tahun terakhir.
Kedua, penyusunan program strategis, termasuk merumuskan langkah nyata menghadapi tantangan zaman, memperkuat pendidikan keagamaan serta meningkatkan pemberdayaan umat.
Ketiga, suksesi kepemimpinan, yakni memilih dan menetapkan Ketua serta jajaran Pengurus Harian PHDI Kabupaten Badung masa bhakti 2026–2031.
Karena itu, Lokasabha diharapkan tidak sekadar menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga melahirkan gagasan baru dan semangat baru dalam memberikan pelayanan kepada umat.
Kekuatan PHDI, pada akhirnya, bukan hanya terletak pada struktur organisasinya. Lebih dari itu, kekuatan Parisada berada pada kemampuannya menjadi rumah bersama umat—tempat menyatukan perbedaan, merawat persaudaraan dan menghadirkan tuntunan ketika masyarakat menghadapi persoalan.
HADIRKAN SINERGI
Lokasabha XI PHDI Badung turut dihadiri Ketua WHDI Kabupaten Badung Putu Yunita Oktarini, Kapolresta Denpasar Kombes Pol. I Wayan Winaya, S.I.K., M.H., Ida Dharma Upapathi PHDI Kabupaten Badung beserta para Pandita, unsur Forkopimda Kabupaten Badung, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, Ketua PHDI Kabupaten/Kota se-Bali atau yang mewakili, Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Badung beserta jajaran Bendesa Alitan, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung, serta jajaran pengurus PHDI tingkat kecamatan se-Kabupaten Badung.
Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa menjaga kerukunan dan keharmonisan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga. Dibutuhkan sinergi antara PHDI, pemerintah, Forkopimda, desa adat dan seluruh elemen masyarakat.
Dari Lokasabha XI inilah diharapkan lahir kepengurusan yang semakin profesional, terbuka dan responsif terhadap kebutuhan umat.
Sebab, Dharma Agama dan Dharma Negara akan semakin kuat ketika persatuan umat tetap dijaga, solidaritas terus dirawat dan setiap persoalan diselesaikan dengan kebijaksanaan.
(JW/Roy)
