Buleleng, infoglobalindonesia.com // – Meningkatnya berbagai pengaduan masyarakat terkait dinamika yang terjadi di Pemerintah Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, mendorong Kepala Desa Patas, Made Suparsa, mengambil langkah konsolidasi dengan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh unsur desa pada Kamis, 23 Juli 2026 di Gor Amartha Desa Patas.
Pertemuan tersebut dihadiri Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, pengelola TPS3R, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, serta Camat Gerokgak.
Rapat koordinasi ini menjadi forum evaluasi sekaligus upaya menyamakan persepsi seluruh elemen desa agar fokus membangun Desa Patas dan menjawab berbagai persoalan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Dalam arahannya, Camat Gerokgak Arya Giri mengajak seluruh perangkat desa memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing serta mengedepankan kebersamaan.
“Mari satukan frekuensi membangun Desa Patas agar lebih maju. Jangan saling menyalahkan, apalagi saling menjatuhkan. Membangun dengan kebersamaan dan satu frekuensi akan menjadikan Desa Patas semakin maju,” tegas Arya Giri.
Ia juga menyoroti pengelolaan TPS3R dan BUMDes yang selama ini menjadi perhatian publik. Menurutnya, kedua lembaga tersebut perlu segera dilakukan evaluasi manajemen agar berjalan sesuai aturan serta mampu memenuhi harapan masyarakat.
“TPS3R dan BUMDes seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi desa, bukan justru menjadi beban bagi desa. Karena itu, tata kelolanya harus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Pendamping Desa Patas, Bawa, mengusulkan agar TPS3R dijadikan salah satu unit usaha di bawah BUMDes. Menurutnya, integrasi tersebut akan membuat program kerja kedua lembaga saling melengkapi dan berjalan lebih efektif.
“Dengan berada dalam satu manajemen BUMDes, program kerja dapat lebih searah, saling mendukung, dan memiliki arah pengembangan yang jelas,” katanya.
Di sisi lain, Ketua BPD Desa Patas, Nursalim, menilai munculnya berbagai pengaduan masyarakat tidak lepas dari masih adanya hambatan komunikasi antara pemerintah desa dan warga.
“Saya berharap program-program yang telah disepakati segera direalisasikan dan tidak dibiarkan mengambang. Selama sesuai dengan aturan, silakan dijalankan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat,” ungkap Nursalim.
Pandangan senada disampaikan tokoh masyarakat Made Suaspada.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat serta kemampuan seluruh pihak untuk mengendalikan ego masing-masing.
“Keterbukaan informasi akan membuat masyarakat memahami setiap kebijakan yang diambil pemerintah desa. Jika komunikasi berjalan baik dan semua pihak mengedepankan kepentingan bersama, masyarakat tentu akan memberikan dukungan,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta berharap lahir komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan sinergi antarlembaga, serta memperkuat kepercayaan masyarakat sehingga Desa Patas dapat bergerak menuju pembangunan yang lebih maju, transparan, dan berorientasi pada kepentingan warga.( Spd/Roy)
Red: IGI COM
