
Sudaji Buleleng ,infoglobalindonesia.com //Persoalan pertanahan di Sudaji, Buleleng, memasuki babak yang semakin serius. Konstatering tanah yang dilakukan dalam perkara tersebut kini dipersoalkan masyarakat karena dinilai telah memicu keributan dan menimbulkan sejumlah pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban secara terang.
Nyoman Mudita Penasehat Hukum Ahli Waris menegaskan, BPN Buleleng harus bertanggung jawab memberikan penjelasan secara terbuka atas proses konstatering tersebut. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat hanya karena adanya perbedaan data dan dokumen pertanahan.
Dari hasil investigasi dan penelusuran terhadap sejumlah data pertanahan, muncul berbagai hal yang dinilai janggal dan membutuhkan klarifikasi resmi dari BPN Buleleng.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 460 Tahun 1988, dengan luas sekitar 2,14 hektare, yang disebut menjadi salah satu dasar dalam perkara tanah tersebut dan dikaitkan dengan klaim Luh Sudarmi.
Namun, menurut informasi yang dipersoalkan masyarakat, BPN Buleleng menyatakan tidak pernah menerbitkan Sertifikat Nomor 460 sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut. BPN disebut hanya memiliki data Sertifikat Nomor 460 atas nama pihak lain.
Pertanyaan kemudian semakin berkembang.
Pada tahun 2020, objek yang sebelumnya disebut menggunakan Sertifikat Nomor 460 kemudian disebut telah berubah menjadi Sertifikat Nomor 2084. Namun, yang menjadi pertanyaan masyarakat, mengapa dalam proses konstatering masih digunakan objek yang merujuk pada Sertifikat Nomor 460?
Belum selesai persoalan tersebut, diatas tanah 460 muncul pula Sertifikat Nomor 521 dengan luas sekitar 41,5 are atas nama Luh Sudarmi, yang disebut berada di atas atau berkaitan dengan objek tanah Sertifikat Nomor 460.
Di sinilah pertanyaan publik semakin menguat.
Kapan tanah tersebut diperoleh Luh Sudarmi? Dengan siapa transaksi atau peralihannya dilakukan? Apa dasar penerbitan Sertifikat Nomor 521? Bagaimana hubungan secara yuridis dan fisik antara Sertifikat Nomor 521 dengan Sertifikat Nomor 460?
Dan pertanyaan yang paling mendasar: jika sebagian tanah dari Sertifikat Nomor 460 telah menjadi objek Sertifikat Nomor 521 dengan luas 41,5 are, mengapa luas atau data objek Sertifikat Nomor 460 disebut masih tetap dan tidak berkurang?
Semua pertanyaan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu. Justru karena menyangkut hak atas tanah dan kepastian hukum masyarakat, maka jawabannya harus diberikan melalui dokumen dan penjelasan resmi.
Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai warkah, riwayat hak, dasar penerbitan sertifikat, data pengukuran, peta bidang, perubahan data, serta dasar hukum yang digunakan dalam konstatering.
Karena itu, BPN Buleleng didesak untuk transparan dan terbuka sesuai ketentuan hukum mengenai dokumen mana yang dapat diakses publik dan mana yang memiliki pembatasan akses.
Jangan sampai perbedaan data pertanahan justru menjadi sumber konflik horizontal di tengah masyarakat.
BPN Buleleng harus menjelaskan: dokumen mana yang benar, sertifikat mana yang menjadi dasar hukum, bagaimana riwayat perubahannya, dan mengapa objek yang digunakan dalam konstatering masih merujuk pada data yang dipersoalkan.
Nyoman Mudita menilai, keterbukaan merupakan langkah penting untuk menghentikan spekulasi sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Sebab, dalam persoalan tanah, satu angka, satu nomor sertifikat, satu bidang tanah, dan satu dokumen dapat menentukan nasib seseorang.
Maka pesan masyarakat sederhana:
Buka datanya. Jelaskan riwayatnya. Tunjukkan dasar hukumnya. Jika benar, buktikan dengan dokumen. Jika ada kekeliruan, koreksi sesuai mekanisme hukum.
Jangan biarkan tanah menjadi sumber keributan hanya karena data pertanahan tidak terang.(Roy)
Red: IGI COM






