BULELENG, BALI ,infoglobalindonesia.com // — Pelaksanaan konstatering atau pencocokan batas dan objek tanah seluas sekitar 2,1 hektare di Desa Sudaji, Kabupaten Buleleng, Bali, Kamis (12/11/2026), berlangsung dalam suasana tegang dan diwarnai aksi penolakan dari keluarga yang mengaku sebagai pemilik serta ahli waris tanah tersebut.
Teriakan dan tangisan keluarga terdengar saat petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng bersama panitera Pengadilan Negeri Singaraja hendak melakukan pengukuran di lokasi. Warga menyatakan keberatan karena tidak menghendaki tanah yang mereka klaim sebagai warisan leluhur tersebut kembali dilakukan konstatering.
Situasi semakin memanas setelah aparat kepolisian dalam jumlah besar dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan kegiatan. Dalam kericuhan yang terjadi di lokasi, dua warga yang disebut mempertahankan tanahnya diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Buleleng.
Keduanya adalah Mangku Ketut Sentana, yang disebut sebagai ahli waris, dan Gede Putra Pertama Yasa (16).
“Kami hanya mempertahankan hak atas tanah kami. Kenapa kami harus diborgol dan digelandang ke Polres Buleleng?” ujar Mangku Ketut Sentana saat ditemui di ruang pemeriksaan Polres Buleleng.
Sementara Gede Putra disebut berada di lokasi untuk membela ayahnya ketika terjadi upaya pengukuran. Menurut keterangan keluarga, ia turut diamankan setelah berusaha menghalangi petugas melakukan pengukuran.
Kepala Desa Sudaji Sebelumnya Minta Konstatering Tidak Dilanjutkan
Ketegangan tersebut sebenarnya telah diprediksi sebelumnya.
Kepala Desa Sudaji, Ngurah Fajar, mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan BPN Buleleng sebelum konstatering dilaksanakan. Ia bahkan meminta agar petugas tidak bergerak ke lokasi sebelum memperoleh kejelasan mengenai dasar pelaksanaan konstatering.
Ngurah Fajar juga mengaku mendatangi BPN Singaraja untuk mempertanyakan dasar hukum dan administrasi pelaksanaan konstatering tersebut.
Salah satu persoalan yang dipertanyakannya adalah mengenai Sertifikat Nomor 460 yang diklaim berkaitan dengan pihak bernama Luh Sudarmi.
“Saya tanyakan kepada pihak Pertanahan, apakah sertifikat yang diklaim atas nama Luh Sudarmi itu benar-benar dikeluarkan oleh pihak Pertanahan?” ujar Ngurah Fajar.
Menurutnya, pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban yang dianggap memadai dari pihak BPN.
Ngurah Fajar juga mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab apabila pelaksanaan konstatering justru memicu keributan di tengah masyarakat.
Namun, sebelum koordinasi tersebut mendapatkan titik terang, petugas ukur BPN Buleleng bersama panitera Pengadilan Negeri Singaraja, dengan pengawalan aparat kepolisian, tetap bergerak menuju lokasi.
Kehadiran petugas dalam jumlah besar kemudian memicu reaksi keras dari keluarga dan warga yang menolak pelaksanaan konstatering.
Kuasa Hukum: Ada Kejanggalan yang Harus Dijelaskan
Kuasa hukum pemilik tanah, Nyoman Mudita, SH, menilai pelaksanaan konstatering tersebut menyimpan sejumlah persoalan serius yang menurutnya harus dibuka secara terang kepada publik.
Mudita mempertanyakan dasar dilakukannya konstatering, terutama karena menurutnya terdapat persoalan mengenai objek tanah dan alat bukti yang digunakan.
“Konstatering ini dilakukan terhadap objek dan lokasi yang tidak jelas. Sertifikat Nomor 460 yang diklaim oleh Luh Sudarmi, menurut informasi yang kami miliki, bukan produk atau tidak dikeluarkan oleh BPN Buleleng,” tegas Mudita.
Ia juga menyebut objek perkara tersebut telah memiliki rangkaian proses hukum sebelumnya. Bahkan, menurut Mudita, pada 4 November 2026 telah diterbitkan penetapan pencoretan dari daftar perkara dan registrasi eksekusi setelah upaya eksekusi sebelumnya disebut telah beberapa kali gagal karena terdapat ketidaksesuaian antara sertifikat dengan objek di lapangan.
Karena itu, munculnya kembali surat konstatering menjadi pertanyaan besar bagi pihak pemilik tanah.
“Kalau sudah ada penetapan pencoretan dari daftar perkara dan registrasi eksekusi, mengapa kemudian Pengadilan Negeri Singaraja kembali mengeluarkan surat konstatering?” kata Mudita.
Ia menyebut konstatering tersebut dilakukan setelah adanya pengajuan dari kuasa hukum pihak Luh Sudarmi, Budi Hartawan.
“Di sinilah kejanggalannya. Ada permainan hukum apa ini? Semua harus dibuka secara terang dan diuji berdasarkan hukum,” ujar Mudita.
Mengapa Harus Dikawal Ratusan Personel?
Selain mempermasalahkan dasar konstatering, Mudita juga mempertanyakan pengerahan aparat keamanan dalam jumlah besar.
Menurutnya, pengamanan yang melibatkan ratusan personel kepolisian justru menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan konstatering merupakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik serius.
“Pertanyaannya, mengapa sebuah kegiatan konstatering sampai harus melibatkan pengamanan kepolisian dalam jumlah sangat besar? Ini justru menunjukkan bahwa sejak awal ada persoalan yang sangat sensitif di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, pihak keluarga pemilik tanah menyatakan kedatangan aparat dan petugas pengukuran dalam jumlah besar telah menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Peristiwa tersebut kini menjadi perhatian karena bukan hanya menyangkut persoalan batas tanah, tetapi juga mempertaruhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan administrasi pertanahan.
Dua Warga Masih Diperiksa
Hingga berita ini diturunkan, Mangku Ketut Sentana dan Gede Putra Pertama Yasa masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Buleleng.
Keduanya disebut sementara diamankan selama 1 x 24 jam berdasarkan arahan Kapolres Buleleng.
Peristiwa di Sudaji tersebut menyisakan pertanyaan besar: apakah konstatering akan menjadi jalan untuk memberikan kepastian hukum, atau justru memperpanjang konflik pertanahan yang belum sepenuhnya tuntas?
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Pengadilan Negeri Singaraja, BPN Buleleng, dan pihak kepolisian mengenai dasar pelaksanaan konstatering, status objek tanah, serta alasan pengerahan aparat dalam jumlah besar.
Konflik tanah Sudaji belum selesai. Yang dipertaruhkan bukan hanya 2,1 hektare tanah, tetapi juga kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.(Roy)
Red: IGI COM
