
Kuasa Hukum Ahli Waris Soroti Sertifikat 460 dan 2084 dalam Sengketa Tanah Sudaji
BULELENG,infoglobalindonesia.com // — Berbagai kejanggalan dokumen pertanahan kembali mencuat pasca pelaksanaan konstatering tanah di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada 12 November 2026.
Kuasa hukum ahli waris, Nyoman Mudita, SH, mengungkap sejumlah persoalan yang menurutnya perlu mendapat pemeriksaan dan penjelasan secara terbuka dari instansi terkait, khususnya menyangkut riwayat dan keabsahan dokumen pertanahan yang menjadi objek sengketa.
Mudita menyoroti Sertifikat Hak Milik Nomor 460 yang terbit pada 1988 dan diklaim atas nama Luh Sudarmi dengan luas sekitar 2,14 hektare. Menurutnya, berdasarkan jawaban dari Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng, dokumen tersebut disebut bukan produk BPN Kabupaten Buleleng dan terdapat persoalan mengenai nama pemegang hak dalam data pertanahan.
“Ini yang menjadi persoalan serius. Kalau benar sertifikat tersebut bukan produk BPN Buleleng, kemudian dalam data pertanahan tercatat atas nama orang lain, maka riwayat dan dasar penerbitannya harus dibuka secara terang,” ujar Mudita.
Tidak berhenti pada Sertifikat 460, Mudita juga mempertanyakan munculnya Sertifikat Nomor 521 dengan luas sekitar 41,5 are, yang disebut berada di atas atau berkaitan dengan kawasan tanah yang sama dan tercatat atas nama Luh Sudarmi.
Menurut Mudita, persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai tumpang tindih dokumen dan riwayat penguasaan tanah.
“Di atas Sertifikat 460 ternyata muncul lagi sertifikat. Ini harus jelas, sertifikat yang mana, atas nama siapa, dasar penerbitannya apa, dan bagaimana batas-batasnya. Semua harus dibuktikan dengan data pertanahan yang valid,” tegasnya.
Selain itu, Mudita menyebut terdapat pula bidang tanah yang diklaim sebagai hak milik Pan Diarka seluas sekitar 1,41 are, serta tanah yang menjadi akses jalan menuju Pura Gede.
Kondisi tersebut, menurut dia, semakin memperkuat kebutuhan untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap riwayat tanah sebelum dilakukan tindakan eksekusi atau konstatering lanjutan.
SERTIFIKAT 460 DIGANTI SERTIFIKAT 2084
Sorotan lain muncul terkait penggunaan Sertifikat Nomor 2084 yang terbit pada 2020 dalam proses konstatering.
Mudita mempertanyakan mengapa sertifikat yang menjadi dasar persoalan sebelumnya, yakni Sertifikat 460, kemudian dalam proses konstatering menggunakan Sertifikat 2084.
“Ini juga harus dijelaskan. Sertifikat 460 terbit 1988, kemudian untuk kepentingan konstatering muncul Sertifikat 2084 tahun 2020. Apa dasar perubahan atau penggantiannya? Bagaimana hubungan kedua sertifikat tersebut? Ini harus dibuka secara transparan,” katanya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Mudita meminta BPN Kabupaten Buleleng tidak melakukan konstatering berikutnya sebelum seluruh persoalan administrasi dan batas objek tanah mendapatkan kejelasan.
Ia menegaskan, pelaksanaan konstatering harus tetap mengacu pada amar putusan pengadilan, dengan menunjukkan objek dan batas-batas tanah secara jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan baru.
“Jangan sampai pelaksanaan di lapangan justru melampaui atau bertentangan dengan amar putusan. Batas objek harus jelas dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Mudita.
PENGADILAN TINGGI DENPASAR TURUT MENYOROTI
Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Isnurul Syamsul Arif, ketika ditemui terkait laporan kuasa hukum mengenai pelaksanaan konstatering, menyatakan akan melakukan pemeriksaan ke Pengadilan Negeri Singaraja.
Ia juga menegaskan prinsip bahwa pelaksanaan eksekusi harus berpedoman pada putusan pengadilan.
Menurutnya, apabila pelaksanaan eksekusi bertentangan dengan amar putusan, maka persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius.
Pernyataan tersebut menambah tekanan agar seluruh proses terkait objek sengketa tanah Sudaji dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai koridor hukum.
MUdita: KEBENARAN HARUS DIBUKA
Mudita menegaskan pihaknya tidak akan berhenti melakukan penelusuran terhadap dokumen dan riwayat tanah tersebut.
Ia menyatakan perjuangan hukum yang dilakukan bukan semata-mata menyangkut kepentingan pihak tertentu, tetapi untuk memastikan hak ahli waris atas tanah peninggalan leluhur dapat diuji berdasarkan data, dokumen, batas tanah dan putusan pengadilan yang sah.
“Kami akan terus menelusuri kebenaran dokumen dan riwayat tanah ini. Kalau ada yang benar, mari kita buktikan dengan data. Kalau ada yang janggal, harus dijelaskan. Jangan sampai persoalan administrasi pertanahan justru melahirkan ketidakadilan bagi masyarakat,” pungkas Mudita.
Kini bola berada di tangan instansi terkait. Publik menunggu penjelasan terbuka mengenai riwayat Sertifikat 460, Sertifikat 521, Sertifikat 2084, serta kejelasan batas objek tanah yang menjadi sengketa.
LANGKAH HUKUM BERIKUTNYA
Tidak menutup kemungkinan, Mudita juga akan menempuh langkah hukum lanjutan, baik melalui jalur pidana maupun perdata, apabila dari hasil penelusuran dan pemeriksaan dokumen ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum.
Menurutnya, seluruh dokumen, riwayat penerbitan sertifikat, perubahan data pertanahan, hingga proses konstatering akan dikaji secara menyeluruh untuk menentukan langkah hukum yang tepat.
“Kami akan menempuh upaya hukum yang diperlukan, baik pidana maupun perdata, apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum. Semua akan kami lakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Mudita.
Ia menambahkan, pihaknya tidak ingin persoalan tanah Sudaji berhenti pada perdebatan administratif semata. Kebenaran dokumen dan kepastian hukum harus menjadi dasar utama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan proses hukum tidak berjalan di atas objek tanah yang batas maupun riwayatnya masih dipersoalkan. ( Roy)
Red : IGI COM






