JAMBI, Infoglobalindonesia.com //— Dewan Pimpinan Daerah (DPD), DPC, dan PAC GRIB Jaya se-Provinsi Jambi menyatakan akan kembali turun ke jalan pada 1 September 2026. Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari penyampaian aspirasi pada 13 Agustus 2026 yang membawa tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Jambi. ( 26/08/2026).
Hingga saat ini, masing-masing perwakilan GRIB Jaya masih meminta tanggapan dari Pemerintah Provinsi Jambi terkait aspirasi yang telah disampaikan. GRIB Jaya menilai diperlukan jawaban yang jelas, khususnya dari Gubernur Jambi, agar masyarakat mengetahui langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Tujuh Tuntutan GRIB Jaya
Dalam aksi tersebut, GRIB Jaya menyampaikan tujuh poin utama aspirasi, yaitu:
1. Transparansi dan akuntabilitas APBD Provinsi Jambi, agar pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
2. Evaluasi proyek-proyek pembangunan yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal, serta mendorong pembangunan yang efektif, berkualitas dan tepat sasaran.
3. Penertiban aktivitas pertambangan, termasuk PETI, serta penegakan hukum terhadap kegiatan yang melanggar aturan dan berdampak terhadap lingkungan maupun masyarakat.
4. Penyelesaian konflik lahan masyarakat secara adil, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Pengawasan terhadap perusahaan yang kegiatan operasionalnya berpotensi memberikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
6. Penegakan hukum tanpa tebang pilih, termasuk terhadap dugaan penyimpangan yang telah dilaporkan atau disampaikan masyarakat kepada pihak berwenang.
7. Jawaban langsung dan tertulis dari Gubernur Jambi terhadap seluruh aspirasi GRIB Jaya, disertai langkah penyelesaian yang jelas dan terukur.
Kantor Gubernur Disegel, Aksi Kembali Digelar 1 September
Sebagai bentuk sikap tegas terhadap belum adanya jawaban yang dianggap memadai, DPD GRIB Jaya Provinsi Jambi menyatakan telah melakukan penyegelan terhadap Kantor Gubernur Jambi sebagai bagian dari aksi penyampaian aspirasi.
GRIB Jaya menyatakan bahwa aksi tersebut bukan sekadar kegiatan turun ke jalan, tetapi merupakan upaya untuk meminta pemerintah memberikan kepastian terhadap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.
Tuntutan yang dinilai paling dominan adalah permintaan agar Gubernur Jambi memberikan jawaban langsung dan tertulis terhadap tujuh aspirasi tersebut, sekaligus menjelaskan langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Untuk itu, pada 1 September 2026, seluruh jajaran pengurus dan anggota GRIB Jaya se-Provinsi Jambi, mulai dari DPD, DPC hingga PAC, direncanakan kembali turun melakukan aksi penyampaian aspirasi.
GRIB Jaya menegaskan bahwa aksi lanjutan tersebut akan menjadi momentum untuk kembali meminta kejelasan dari Pemerintah Provinsi Jambi. Mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog dan memberikan jawaban yang konkret terhadap tuntutan masyarakat.
Dalam pelaksanaan aksi, seluruh peserta diharapkan tetap menjaga ketertiban, keamanan, persatuan serta menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( tim)
Redaktur IGI COM
Editor: Hafit, S.Pd.
