
BULELENG, BALI ,infoglobalindonesia.com//– Polemik bangkrutnya BUMDes Amartha Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang hingga kini masih menyisakan persoalan aset dan dana masyarakat, mendapat perhatian serius dari anggota DPD RI Arya Wedakarna (AWK).
AWK memastikan akan segera turun langsung ke Desa Patas untuk melakukan audiensi sekaligus rapat dengar pendapat guna mendorong penyelesaian persoalan BUMDes Amartha agar tidak terus berlarut-larut.
Saat ditemui di Kantor DPD RI di Denpasar, AWK menegaskan persoalan tersebut perlu segera mendapatkan jalan keluar karena terus menjadi pertanyaan masyarakat, khususnya para nasabah yang hingga kini masih menunggu kejelasan mengenai dana mereka.
“Kasus ini jangan sampai berlarut-larut. Masyarakat terus mempertanyakan penyelesaiannya. Karena itu, kami akan segera mengundang pihak-pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi,” ujar AWK.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah pihak akan diminta hadir, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, Pemerintah Desa Patas, BPD, pengelola BUMDes Amartha, para nasabah atau penyimpan dana, serta pihak terkait lainnya.
AWK berharap pertemuan tersebut tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret mengenai penyelesaian persoalan BUMDes Amartha, termasuk kejelasan aset dan hak-hak masyarakat.
Sementara itu, setelah dikonfirmasi terkait rencana turunnya AWK ke Desa Patas, pihak Pemerintah Desa Patas melalui Sekretaris Desa (Sekdes) menyatakan meminta waktu untuk melakukan rapat internal terlebih dahulu.
Rapat internal tersebut, menurut Sekdes, direncanakan berlangsung pada Rabu mendatang bersama pihak-pihak terkait. Rapat itu diharapkan menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan audiensi dan rapat dengar pendapat bersama AWK di Desa Patas.
MASIH MENYISAKAN PERSOALAN
Seperti diketahui, pasca BUMDes Amartha Desa Patas dinyatakan bangkrut atau mengalami persoalan keuangan, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Di antaranya menyangkut keberadaan dan status aset BUMDes serta dana masyarakat yang hingga kini belum seluruhnya dikembalikan kepada para nasabah penyimpan.
Kondisi tersebut membuat persoalan BUMDes Amartha tidak hanya menjadi masalah kelembagaan, tetapi juga menyangkut kepastian hak masyarakat.
Turunnya AWK ke Desa Patas diharapkan menjadi momentum untuk membuka persoalan secara terang dan mempertemukan seluruh pihak dalam satu meja.
Masyarakat kini menunggu bukan sekadar rapat, tetapi kepastian, keterbukaan data, kejelasan aset, serta solusi konkret terhadap dana nasabah yang masih tertahan.
Dengan demikian, persoalan BUMDes Amartha Patas diharapkan tidak lagi menjadi persoalan yang terus diwariskan tanpa penyelesaian. ( Roy)
Red: IGI COM






