Denpasar, Bali, infoglobalindonesia.com//– Polemik terkait kehadiran Ormas Madas Nusantara di Bali terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Berbagai elemen masyarakat Bali, mulai dari desa adat, organisasi pecalang, yayasan sosial budaya, tokoh masyarakat, hingga warga di berbagai daerah, secara terbuka menyampaikan penolakan terhadap keberadaan ormas tersebut di Pulau Dewata.
Di tengah derasnya gelombang penolakan tersebut, muncul sorotan publik terhadap sikap tokoh yang dianggap memberikan dukungan terhadap keberadaan Ormas Madas di Bali. Dukungan itu dinilai sebagian kalangan sebagai langkah yang kurang tepat karena bertentangan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Media sosial Bali dalam beberapa waktu terakhir dipenuhi berbagai unggahan, komentar, dan pernyataan yang menegaskan penolakan terhadap masuknya Ormas Madas. Banyak warganet berpendapat bahwa Bali selama ini telah mampu menjaga keamanan, ketertiban, adat istiadat, dan keharmonisan sosial melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.
Bahkan Ketut Ismaya Jaya ( Jro Bima ) yang paling pertama menolak Madas di Bali Masyarakat Bali meyakini bahwa konsep Tri Hita Karana, yakni harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam, telah menjadi fondasi utama terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis di Bali selama berabad-abad.
Selain itu, keberadaan pecalang sebagai garda pengamanan adat juga dianggap telah terbukti mampu menjaga pelaksanaan berbagai kegiatan adat, budaya, dan keagamaan di Bali. Sistem pengamanan berbasis kearifan lokal tersebut dinilai masih relevan dan mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat, kata Jro Bima .
Berbagai pihak juga mengingatkan agar Bali tetap menjaga stabilitas sosial dan tidak membuka ruang bagi potensi konflik yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, aspirasi penolakan terhadap organisasi yang dianggap tidak memiliki akar historis maupun kebutuhan sosial di Bali terus disuarakan oleh masyarakat.
Pengamat sosial menilai bahwa dalam situasi seperti ini, para tokoh publik perlu lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Langkah atau pernyataan yang dianggap tidak sejalan dengan suara mayoritas warga berpotensi memunculkan kritik dan berdampak pada persepsi publik terhadap figur yang bersangkutan.
“Yang dibutuhkan masyarakat Bali saat ini adalah penguatan persatuan, pelestarian budaya, serta perlindungan terhadap nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi benteng utama Bali. Aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan sikap,” demikian pandangan yang banyak berkembang dalam berbagai diskusi publik dan media sosial.
Masyarakat berharap Bali tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan harmonis dengan mengedepankan semangat kebersamaan serta menjaga warisan leluhur yang telah terbukti mampu menciptakan kehidupan yang rukun di Pulau Dewata.
“BALI: Bersatu, Aman, Lestari, Indah. Warisan Leluhur, Tanggung Jawab Kita Bersama.”(Roy)
Red: IGI COM
Sumber foto: Basuki
