SINGARAJA, BALI, infoglobalindonesia.com// – Polemik perkara tanah di Desa Sudaji, Kabupaten Buleleng, kembali memanas. Advokat Nyoman Mudita, SH., selaku kuasa hukum ahli waris dalam perkara tersebut, menyatakan keberatan keras atas kembali terbitnya surat konstatering terkait batas-batas tanah seluas sekitar 2,1 hektare.
Mudita mempertanyakan dasar dikeluarkannya kembali surat konstatering oleh Pengadilan Negeri Singaraja, sementara sebelumnya telah terdapat penetapan pencoretan perkara dari registrasi eksekusi.
Yang membuat Mudita semakin geram, surat konstatering tersebut dijadwalkan dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026, namun menurutnya baru diketahui pada 10 November 2026 melalui Kepala Desa Banyuatis. Sementara surat tersebut tertanggal 29 Oktober 2026.
“Saya sangat keberatan. Bagaimana mungkin perkara yang sudah ada penetapan pencoretan dari registrasi eksekusi kembali dilakukan konstatering untuk perkara yang sama? Saya akan segera melaporkan persoalan ini ke Komisi Yudisial, DPD RI dan Polda Bali,” tegas Nyoman Mudita.
Mudita bahkan menduga terdapat persoalan serius dalam proses hukum perkara tersebut.
“Ada dugaan hukum dipermainkan oleh aparat penegak hukum. Ini yang akan kami laporkan dan minta diperiksa secara terang-benderang,” ujarnya.
PERTANYAKAN PENETAPAN PENCORATAN EKSEKUSI
Untuk mendapatkan penjelasan langsung, Mudita pada 10 November 2026 mendatangi Pengadilan Negeri Singaraja dan bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Made Bagiarta, SH., MH.
Dalam pertemuan tersebut, Mudita mempertanyakan kembali dasar dilaksanakannya konstatering terhadap objek tanah yang menjadi bagian dari perkara yang telah memiliki penetapan pencoretan dari registrasi eksekusi.
Mudita merujuk pada Penetapan tanggal 4 November 2025 dalam perkara Nomor 32/Pdt.Eks/2016/PN Sgr, jo. Nomor 231/Pdt.G/2012/PN Sgr, jo. Nomor 144/Pdt/2013/PT Dps, jo. Nomor 2898 K/Pdt/2014.
Dalam penetapan tersebut, menurut Mudita, perkara tersebut dinyatakan dicoret dari registrasi eksekusi dan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja diperintahkan untuk melakukan pencoretan perkara dari registrasi eksekusi. Biaya perkara yang timbul dalam permohonan eksekusi juga dibebankan kepada pemohon eksekusi.
“Kalau sudah ada penetapan pencoretan dari registrasi eksekusi, pertanyaan kami sederhana. Atas dasar apa kemudian muncul lagi permohonan konstatering terhadap perkara yang sama?” kata Mudita.
KETUA PN: PENETAPAN BERSIFAT SEMENTARA
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Made Bagiarta memberikan penjelasan berbeda.
Menurut Bagiarta, penetapan pencoretan perkara dari registrasi eksekusi tersebut bersifat sementara. Karena itu, apabila kemudian terdapat pemohon yang mengajukan permohonan konstatering, proses tersebut dapat dilakukan kembali.
“Penetapan itu bersifat sementara. Kalau sekarang ada pemohon untuk konstatering, maka akan dilakukan kembali,” ujar Bagiarta.
Pernyataan tersebut ternyata tidak dapat diterima oleh Mudita dan pihak ahli waris.
Pertemuan antara kedua pihak bahkan berlangsung cukup tegang. Mudita memilih meninggalkan ruang pertemuan setelah merasa penjelasan yang diberikan belum menjawab substansi persoalan yang dipertanyakannya.
Mudita kemudian menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke lembaga di luar pengadilan untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan laporkan ke Komisi Yudisial, DPD RI dan Polda Bali. Biar semua terang, apakah prosedur ini sudah benar atau ada persoalan hukum yang harus diperiksa,” tegasnya.
DATANGI BPN BULELENG, PERSOALKAN SERTIFIKAT NOMOR 460
Tidak berhenti di Pengadilan Negeri Singaraja, Mudita bersama ahli waris kemudian mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng.
BPN menjadi salah satu pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Mudita menyampaikan adanya dokumen yang menurutnya menjadi dasar penting dalam perkara tanah Sudaji, yakni surat BPN Buleleng Nomor 2864/51.8-600.13/XII/2012.
Dalam surat tersebut, menurut Mudita, BPN menyatakan tidak pernah menerbitkan Sertifikat Nomor 460 yang disebut berada di Desa Sudaji dengan luas sekitar 21.400 meter persegi.
Bahkan, menurut keterangan yang disampaikan Mudita, sertifikat atas nama Ni Luh Sudarmi tersebut dinyatakan bukan merupakan produk Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
“Ini menjadi salah satu dasar kenapa sebelumnya ada penetapan pencoretan dari registrasi eksekusi. Kami memiliki dokumen dan jawaban dari BPN yang harus dipertimbangkan,” ujar Mudita.
Pihak BPN Buleleng melalui Kasi Pengukuram menyatakan akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait untuk melakukan konfirmasi dan memastikan duduk persoalan berdasarkan prosedur yang berlaku.
“Kami tentu harus menindaklanjuti setiap permohonan, tetapi prosesnya harus benar,” ujar Kasi Pengukuram BPN Buleleng.
Ia juga menyatakan, dengan adanya dokumen dan persoalan yang masih harus dikonfirmasi, pihak BPN belum dapat begitu saja turun ke lapangan.
“Melihat munculnya kembali kasus ini dan bukti-bukti yang ada, tentu kami tidak berani turun ke lapangan. Ada permohonan, tentu kami tindaklanjuti dengan proses yang benar,” katanya.
MINTA SEMUA PIHAK BUKA DOKUMEN
Nyoman Mudita menegaskan, persoalan tanah Sudaji bukan sekadar persoalan batas tanah. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan setiap tindakan dalam proses eksekusi memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas.
Ia meminta seluruh dokumen dibuka dan diperiksa secara transparan, termasuk dasar munculnya kembali permohonan konstatering setelah adanya penetapan pencoretan dari registrasi eksekusi.
“Kami tidak sedang mencari keributan. Kami sedang mencari kepastian hukum. Kalau memang semuanya benar dan sesuai prosedur, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ada yang tidak sesuai, harus dipertanggungjawabkan,” tegas Mudita.
Mudita menyatakan laporan ke Komisi Yudisial, DPD RI dan Polda Bali akan segera disampaikan sebagai langkah untuk meminta pengawasan dan pemeriksaan terhadap persoalan tersebut.
Kini, publik menunggu bagaimana tindak lanjut Pengadilan Negeri Singaraja dan BPN Kabupaten Buleleng terhadap polemik konstatering tanah Sudaji yang kembali mencuat ini.( Roy)
Red:IGI COM
